LINGKUNGAN LESTARI

http://kompasiana.com/290555# Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace dan Komnas HAM menyatakan bahwa bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat adalah dikarenakan pembalakan liar, dan pemberian izin HPH yang tidak terkontrol. Sedangkan pemerintah, termasuk pernyataan langsung dari SBY sendiri yang disampaikan sampai dua kali, menegaskan bahwa bencana dahsyat yang mirip dengan tsunami di Aceh dalam skala lebih kecil itu, bukan karena pembalakan liar, konsesi HPH, dan sejenisnya. Bahwa bencana tersebut semata-mata karena curah hujan yang terlalu tinggi. Siapa yang benar? Sama-sama bilang punya bukti. Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace dan Komnas HAM bilang punya bukti foto-foto udara dari citra satelit, yang datanya diambil sejak tahun 1990. Sedangkan Presiden SBY cs bilang mereka juga punya bukti, termasuk dia (SBY) telah melihat sendiri secara langsung bahwa tidak ada kerusakan hutan akibat ulah pembalakan liar seperti yang dituduhkan itu. Tapi kenapa bukti-bukti itu belum ada yang menunjukkan kepada publik? “Bagaimana pemerintah bisa menjelaskan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus? Bukti kayu gelondongan yang terpotong rapi itu menegaskan adanya penebangan hutan,” antara lain dikatakan oleh Direktur Institute Hijau Indonesia, Chalid Muhammad. Pernyataan yang sangat bertolak belakang ini akhirnya disikapi pemerintah melalui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Kamis, 14 Oktober 2010, menyerukan kepada publik, terutama LSM-LSM dan Komnas HAM untuk berhenti dengan pernyataan tuduhan pembalakan liar dan konsesi HPH sebagai penyebab bencana dahsyat tersebut. Alasannya karena dia sendiri, telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa memang bukti-bukti yang dituduhkan itu, tidak ada. Dalam pernyataan persnya di Manokwari, Kamis, 14 Oktober kemarin dia mengatakan bahwa setelah satu jam melalui udara, dia tidak menemukan adanya kerusakan hutan akibat pembalakan liar, dan juga tidak ada aktifitas manusia yang menyebabkan kerusakan hutan itu. “Yang kami temukan justru lebih dari 20 titik longsoran yang menyebabkan munculnya semacam bendungan. Sehingga saat terjadi hujan terus-menerus dan volume air sangat tinggi bendungan tersebut akhirnya jebol dan airnya menerjang pemukiman,” katanya. Oleh karena itu kata Zulkifli Hasan,“Hentikan kontroversi penyebab bencana Wasior, karena sudah jelas penyebabnya adalah surah hujan yang cukup tinggi!”(Kompas.com) Kalau pemerintah serius hendak menghentikan kontroversial ini, tidak cukuplah pemerintah menyuruh pihak lain diam, atau meminta masyarakat berhenti bercuriga. Tidak bisa pemerintah seolah-olah mau memonopoli kebenaran begitu saja. Seolah-olah publik dipaksa percaya apapun yang dikatakan pemerintah. Yang harus dilakukan pemerintah adalah tindakan nyata: Mengajak pihak-pihak dari Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Komnas HAM, bersama-sama dengan beberapa orang wartawan untuk bersama-sama meninjau langsung ke lokasi. Memantau dari udara terhadap semua wilayah yang patut diduga sebagai sumber bencana. Sebab bisa jadi Menteri Kehutanan dan Presiden SBY yang mengaku sudah melihat langsung dari udara itu, sebenarnya dikelabui. Tidak dibawa ke wilayah hutan terjadinya pembalakan tersebut, tetapi dibawa memantau wilayah hutan lain yang memang tidak ada pembalakan liar dan sejenisnya itu. Keduanya jelas tidak menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan pemantauan wilayah hutan seperti itu. Sehingga kalau dikelabui pun tak bakal tau. Keduanya bisa saja dikelabui demi kepentingan korporasi, atau pengusaha-pengusaha hitam pemegang HPH yang tak akan ragu sedikitpun untuk melakukan hal-hal demikian. Ataukah memang ada semacam pura-pura tidak tahu, alias semacam suatu konspirasi di balik perang pernyataan ini? Sebab kalau tidak demikian, lalu kenapa ada dua pernyataan yang sangat bertolak belakang? Apakah LSM-LSM seperti Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace itu berbohong? Bahkan juga Komnas HAM berbohong? Apakah mereka berani berpertaruhkan kredibilitasnya yang selama ini sudah baik, dengan memberi pernyatan bohong kepada publik tentang penyebab bencana di Wasior itu? Tidak mungkin ada dua pernyataan yang saling bertentangan itu dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah. Pasti salah satunya mendapat data yang keliru, atau dikelirukan. Atau pasti salah satunya berbohong. Untuk mengklarifikasikannya saran saya tersebut di atas sangat baik untuk dilakukan. Dengan demikian semua pihak melihat secara langsung, dan kemungkinan dikelabui pihak-pihak tertentu di Papua sana menjadi lebihkecil. Karena semakin banyak pihak yang dilibatkan akan semakin banyak yang berpengetahuan tentang bagaimana cara paling optimal dan terbaik untuk memantau hutan dari udara untuk mengetahui penyebab bencana sesungguhnya itu. Kalau pemerintah benar-benar yakin dengan apa yang dikatakannya itu, maka seharusnya tidak ada keraguan sedikitpun untuk segera melakukan klarifikasi bersama dengan cara demikian. Dengan sendirinya bila semua yang dikatakan pihak pemerintah itu benar, akan membungkam suara dan sekaligus mempermalukan Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace, dan juga Komnas HAM itu. Kredebilitas mereka di mata publik bisa runtuh, sebaliknya kredebilitas pemerintah akan naik. Kenapa SBY harus takut, bukankah dia penerima penghargaan lingkungan hidup juga? Avatar Home Tree Award yang diterima pada April 2010 lalu seharusnya membuat semakin percaya diri dan berani mempertahankan pernyataannya bahwa tidak ada pembalakan liar, dan sejenisnya di Wasior. Kontroversi tentang penyebab bencana Wasior ini juga mungkin bisa kita kaitkan dengan adanya pembatalan izin masuk dari kapal Raibow Warrior milik kelompok pecinta lingkungan hidup internasional, Greenpeace. Kapal yang memuat 15 orang anggota Greenpeace ini seharusnya masuk wilayah Indonesia pada 13 Oktober kemarin, tetapi izin masuknya mendadak dibatalkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dengan alasan terdapat ketidakcocokan antara sifat kunjungan yang mereka sampaikan dengan jadwal mereka selama di sini. Bukan hanya kapalnya tidak diizikan masuk wilayah Indonesia, Greenpeace juga mendadak dikecam oleh kalangan kader Presiden SBY. Antara lain anggota Komisi I DPR Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengingatkan pemerintah agar waspada menghadapi agenda neokolinisme , dan merusak citra Indonesia dimata dunia internasional. Apa memang ada hubungannya antara aksi-aksi Greenpeace selama ini dengan neokolinisme yang tiba-tiba ditudingkan ke arah Greenpeace itu? “Jangan mentang-mentang Greenpeace, terus kita mendewakan mereka, katanya mengomentari rencana kunjungan kapal Rainbow Warrior itu ke Indonesia (Rakyat Merdeka.com, 14/10/2010). Kenapa kok pihak pemerintah SBY seperti mendadak pobia dengan Greenpeace ini? Apakah ada kaitannya dengan bencana di Wasior itu sehingga Greenpeace dilarang masuk? Khawatir mereka sampai minta izin ke Wasior, dan menemukan apa sebenarnya penyebab bencana tersebut? Sebab, bukankah Greenpeace lewat perwakilannya di Indonesia, telah menyatakan bahwa bencana banjir bandang di Wasior itu dikarenakan pembalakan liar? Atau secara umum pemerintah semakin khawatir dengan diizinkannya Greenpeace masuk ke wilayah Indonesia, akan semakin banyak terungkap praktik-praktik perusakan hutan oleh korporasi yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak dagang internasional sebagaimana dialami oleh Grup Sinat Mas. Terungkapnya praktik perusakan hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua oleh Grup Sinar Mas belum lama ini telah menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak dagang secara sepihak oleh Unilever, Nestle dan Kraft. Kemungkinan lain adalah karena pihak Greenpeace juga turut mengkritik Presiden SBY, yang terlalu cepat membuat pernyatan bahwa bencana banjir bandang di Wasior itu tidak ada kaitannya dengan pembalakan liar. Waktu itu, yakni tanggal 8 Oktober, atau baru tiga hari setelah bencana terjadi, memang belum apa-apa SBY telah memberi pernyataannya itu. Juru Bicara Greenpeace Indonesia, Hikmat Soeriatanuwijaya mengatakan bahwa SBY tidak seharusnya begitu cepat membuat kesimpulan itu. “Kami menyayangkan, seharusnya SBY jangan tergesa-gesa memberikesimpulan itu. Apalagi dia belum sempat mengunjungi Wasior. Seharusnya prioritas terlebih dahulu keselamtan masyarakat di sana …,” kata Hikmat. Dia juga mempertanyakan data-data yang diperoleh pemerintah, “Dari rekaman video saja, sudah bisa dilihat bahwa murni pebenangan liar. Coba lihat, banyak kayu-kayu besar. Ini bukti terjadi penebangan.” (Solopos Online, 09/10/2010) Nah, kemungkinan besar, keberanian Greenpeace menkritik SBY inilah yang menyebabkan pembatalan izin masuk kapal mereka ke sini. Apabila benar demikian, sikap pemerintah seperti ini justru semakin memperuncing kontroversi pernyataan-penyebab bencana di Wasior itu. Maka untuk menghentikannya, bukan dengan cara pemerintah suruh pihak lain diam. Dan dengar saja apa kata pemerintah, tetapi seperti saran saya di atas ajak semua pihak, termasuk Greenpeace Indonesia untuk sama-ama melihat dengan mata kepala masing-masing, bukan mata kepala Menteri Kehutanan & SBY saja, apa yang sebenarnya terjadi di Wasior sana. Kalau terbukti pemerintah yang benar maka semua pihak, termasuk Greenpeace ini akan runtuh kredebilitasnya di mata publik. Bagaimana? ***